Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengunjungi Jakarta akhir pekan untuk memulai kunjungan resmi ke Indonesia setelah menghadiri pertemuan ASEAN di Singapura.

Pada kunjungan kenegaraan yang juga menandai 70 tahun hubungan bilateral ini, sejumlah topik yang diperkirakan akan dikedepankan pemerintah Joko Widodo adalah masalah perdagangan.

Masalah itu antara lain mencakup kepastian tindak lanjut negosiasi tambang emas tembaga di Papua, ancaman penarikan preferensi khusus AS terhadap beberapa produk Indonesia, di samping juga kepastian tetap terciptanya perdamaian di kawasan.

Freeport

Setelah ditandatanganinya nota pendahuluan antara Inalum dan Freeport McMoran di Jakarta pada Kamis (12/07) sekarang pihak pemerintah Indonesia dan perusahaan Amerika yang bermarkas di di Phoenix, Arizona membicarakan rincian turunan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

"Kalau nanti akan dilanjutkan akhirnya menjadi kesediaan dari pada PT Freeport untuk mengikuti Undang-undang Minerba Indonesia dengan berbagai macam kondisi termasuk.

"Misalkan, dia meminta supaya adanya jaminan fiskal dan itu bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, tentunya ini menjadi wujud yang baik karena kita bernegosiasi. Bukan masalah pemerintahan Jokowi berani atau tidak," kata anggota Komisi 1 DPR, Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Topik ini harus diajukan pihak Indonesia kepada Menlu Pompeo untuk mempertahankan kedaulatan negara, kata Adriana Elizabeth, peneliti senior dari LIPI.

"Indonesia juga punya kepentingan selain persoalan keuntungan ekonomi tetapi juga masalah kedaulatan yang itu menjadi semacam capaiannya pemerintahan Jokowi kalau divestasi 51% itu bisa betul-betul terealisasi walaupun detailnya negosiasinya masih sangat panjang."

"Kalau isu itu dibicarakan harusnya ada semacam komitmen karena sudah tidak bisa lari dari kalau itu sudah disepakati. Bagaimana itu di untuk kemudian bisa betul-betul dijalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati," Adriana menambahkan.

Pembelian saham PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum -sebuah perusahaan di bawah Kementerian BUMN- senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun, maka pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua itu.

Di luar divestasi saham 51%, disetujui juga perpanjangan operasi dua kali 10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter, dan apa yang disebut sebagai stabilitas finansial.