KOMPAS.com – ASEAN Parliamentarians for Human Rights ( APHR) meminta seluruh elemen di ASEAN untuk mendesak militer Myanmar menghormati hak rakyat atas protes damai dan kebebasan berekspresi.

Pada 1 Februari, panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di bawah Dewan Administrasi Negara yang baru dibentuk. APHR mengatakan, gerakan pro-demokrasi tanpa kekerasan telah berkembang di seluruh Myanmar, sedangkan junta militer telah menanggapinya dengan sejumlah tindakan. 

Militer Myanmar cenderung menanggapi aksi di Myanmar dengan kekerasan. Mereka menggunakan amunisi, meriam air dan mengerahkan kendaraan lapis baja di kota.