Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya implementasi five-point consensus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam upaya penyelesaian krisis di Myanmar.

"Indonesia tetap konsisten mengenai pentingnya implementasi five-point consensus dan selama ini karena kita mengetahui belum ada kemajuan yang signifikan di lapangan maka Indonesia juga konsisten dengan keputusan yang pernah diambil oleh ASEAN sebelumnya yaitu Myanmar sebaiknya diwakili oleh representatif non-politik," ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut datang di tengah kabar penundaan pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan pada 18-19 Januari di Kamboja, negara yang mengetuai ASEAN saat ini.

"Kita memang sudah mendengar kabar itu (penundaan, -red) dan kita juga memahami penundaan pertemuan retreat yang menurut rencana akan diselenggarakan secara fisik, mengingat saat ini angka kasus Omicron memang sedang menanjak terus sehingga banyak negara saat ini melakukan pembatasan perjalanan ke luar negeri dan beberapa negara ASEAN memiliki agenda domestik yang tidak dapat ditinggalkan," papar Kadir.

Selengkapnya Antara News