KBRN, Jakarta : Sebagai negara yang menjadi tujuan negara-negara sahabat untuk menjalin hubungan diplomatik termasuk pula organisasi internasional, keberadaan orang-orang asing tentunya merupakan hal lumrah di Indonesia.

Meski demikian, pemerintah Indonesia turut mengatur keberadaan ekspatriat di dalam negeri. Indonesia melalui direktorat jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan HAM, sejak enam tahun terakhir rutin melakukan sosialisasi terkait berbagai kebijakan kepada perwakilan kedutaan besar maupun organisasi internasional melalui rapat koordinasi.

Tahun ini Rapat Koordinasi Perwakilan Asing berlangsung pada Selasa (13/8/2019), di Jakarta. Setidaknya 93 perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan organisasi internasional menghadiri rakor tersebut. Rakor kali ini membahas mengenai 4 regulasi terbaru.

Salah satunya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Tarif Keimigrasian. Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie mengatakan, adanya perubahan biaya beban terkait Tarif Keimigrasian, dinilai penting untuk disampaikan kepada para perwakilan asing.

“Tarif berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pelayanan imigrasi sudah diatur dalam regulasi yang ada dan itu disampaikan kembali. Ketika mereka belum jelas tentang tarif disitu kita lakukan pendalaman. Tarif itukan ada misal berkaitan dengan overstay, ketika itu terjadi berapa biaya beban yang harus dibayar orang asing. Sekarang perlu kita sampaikan karena ada perubahan terkait biaya beban terkait overstay. Tapi, bisa juga terkait visa terkait jenis-jenis visanya dan ijin tinggal,”papar Ronny F. Sompie ketika ditemui disela-sela rakor, Selasa (13/8/2019), di Jakarta.

Dijelaskan Ronny, selama rakor berlangsung juga tidak menutupkemungkinan bagi para peserta untuk mendiskusikan hal lainnya, termasuk membuka jaringan bersama representasi dari ditjen Imigrasi.

“Fokus kita adalah menyampaikan secara komunikasi lebih intens, sehingga mereka juga punya kontak person sehingga setelah pertemuan ini bisa melanjutkan komunikasi ketika terjadi persoalan-persoalan dari WNA masing-masing negara. Soal visa, ijin tinggal dan lainnya,”imbuhnya.

Sementara, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif Keimigrasian disebutkan perubahan beban biaya bagi overstay atau kelebihan izin tinggal sebesar Rp 1.000.000,-. Dimana sebelumnya beban biaya tersebut sebesar Rp 300.000,-.

Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Penyampaian Akses dan Notifikasi Konsuler kepada Kementerian Luarnegeri berkaitan dengan warga negara asing (WNA) yang menjalani proses pendetensian, juga termasuk dalam empat regulasi baru yang disosialisasikan melalui Rakor Perwakilan Asing.

Plh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luarnegeri RI, Winanto Adi, mengatakan, semakin banyak komunitas asing di Indonesia tidak dapat dihindari potensi terjadinya berbagai masalah, sehingga memerlukan penanganan bersama kementerian/lembaga terkait.

“Semakin banyak kedubes, organisasi internasional dan pengukuhan indonesia sebagai kedudukan ASEAN secretary akan berdampak pada dubes negara asing yang terakreditasi kepada ASEAN. Tentunya semakin banyak komunitas asing dan perwakilan asing yang akan menimbulkan masalah-masalah baru dan tentunya kemenlu tidak dapat bekerja sendiri. Olehkarena itu, kita menggandeng ditjen Imigrasi,”terang Winanto.