Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN

Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan upaya integrasi ekonomi ASEAN guna mencapai kemakmuran masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

(ASEAN Handshake via Shutterstock.com)

Empat Pilar MEA yaitu :

  • Pasar dan basis produksi tunggal;
  • Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
  • Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan
  • Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Keempat pilar termuat dalam dokumen Blueprint yang disepakati dalam Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur pada Agustus 2006.

Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu: (a) ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh; (b) ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis; (c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (d) ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan (e) ASEAN yang global. MEA 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.

Untuk mengimplementasikan Blueprint MEA 2015, ditentukan scorecard yang berisikan deliverables yaitu:

  • 611 langkah aksi kategori Full Scorecard
  • 506 langkah aksi kategori Focused Base

Per 31 Desember 2016, tercatat tingkat implementasi MEA 2015 sebesar 87% atau 532 dari 611 langkah aksi. Adapun Indonesia telah mengimplementasikan 89% atau 544 dari 611 langkah aksi. Sementara dari 94 langkah aksi prioritas sektoral yang tersisa di tahun 2016, 14 langkah aksi telah terimpelementasi.


MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015, dan bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif; berdaya saing dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat; serta ASEAN yang global.

Cakupan kerja sama ekonomi ASEAN : Kerja sama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dapat kita lihat profil perekonomian ASEAN sebagai berikut:

  • Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral dan tanaman pangan;
  • Jumlah penduduk ASEAN yang besar, yaitu 632 Juta Jiwa (2015), mayoritas adalah usia produktif;
  • Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5% - 6% per tahun.

Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antarnegara anggota (narrowing the development gap), ASEAN memiliki Initiative for ASEAN Integration (IAI) atau Inisiatif Integrasi ASEAN (IIA). IIA bertujuan menciptakan pembangunan merata antara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam).

  • Pelaksanaan Initiative for ASEAN Integration: Initiative for ASEAN Integration dilaksanakan dalam bentuk, proyek pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan pembangunan lembaga, saran kebijakan, dan studi kelayakan.
  • Pendanaan proyek Initiative for ASEAN Integration: Pelaksanaan proyek pada umumnya mendapat pendanaan dari ASEAN-6, mitra wicara, atau lembaga internasional dalam rangka IIA serta secara bilateral.
  • Proyek-proyek Initiative for ASEAN Integration: Pada awalnya proyek Initiative for ASEAN Integration dilaksanakan di bidang ekonomi seperti, pembangunan infrastruktur, SDM, peningkatan kapasitas integrasi kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam perkembangannya, proyek IIA diperluas mencakup bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Di samping itu, atas usulan Indonesia, ASEAN telah menyetujui ASEAN Framework on Equitable Economic Development (AFEED) atau Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembangunan Ekonomi yang Setara. Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya, antara lain, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN.

Perdagangan ASEAN
  • Perdagangan Barang ASEAN : Liberalisasi perdagangan ASEAN dimulai sejak terbentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar, disahkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada Februari 2009. ASEAN secara keseluruhan telah mengeliminasi 96,01% pos tarif.
  • Negosiasi perdagangan barang ASEAN dilakukan dalam Coordinating Committee on ATIGA (CCA). CCA membahas isu-isu terkait praktik perdagangan barang oleh tiap negara anggota ASEAN dan kesesuaiannya dengan ATIGA, seperti isu transposisi tarif, non-tariff measures (NTMs), dan rules of origin (ROO).
  • Pertemuan SEOM 2-48 (Maret 2017) kembali membahas ASEAN-Wide Self-Certification, untuk menjembatani perbedaan kedua Self-Certification Pilot Project/SCPP (manufacturer dan trader) pada 5 elemen. Seluruh AMS (kecuali Indonesia) dapat menyetujui Certified Exporter (CE) oleh trader. Terkait ASEAN Single Window (ASW), tercatat penggunaan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ditargetkan pemberlakuan ASW secara efektif di tahun 2017 dan operasionalisasinya untuk pemberian tariff preferensi.
  • Strategic Action Plan (SAP) Trade in Goods (TIG) mengandung outcome untuk meliberalisasi tarif yang belum 0%, berdampak pada produk minuman beralkohol yang masih Indonesia taruh dalam General Exclusion List (GEL) dan produk beras dan gula dalam Highly Sensitive List (HSL). Terdapat keinginan para negara anggota ASEAN untuk review ATIGA guna mengakomodasi MEA 2025.

 

  • Perdagangan Jasa ASEAN : Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Sejak disepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi jasa dilakukan melalui negosiasi ditingkat Coordinating Committee on Services (CCS) dalam bentuk paket.
  • Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Package 10Sementara itu, khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan di tingkat Menteri terkait lainnya (Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan). Perundingan liberalisasi jasa keuangan sedang menegosiasikan AFAS 7 sementara jasa transportasi sudah menandatangani AFAS ke-9. Perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN digunakan pendekatan positif.
  • Dengan demikian, sektor jasa yang dibuka terbatas pada sektor-sektor yang dikomitmenkan setiap negara. Sektor yang dibuka setiap negara dicantumkan dalam Schedule of Commitment (SOC) . Hingga Paket ke-9 AFAS, Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 99 subsektor dengan rincian 54 subsektor telah memenuhi threshold paket AFAS 10 dan 45 subsektor belum mencapai threshold tersebut.
  • Dari 45 Subsektor, terdapat 16 subsektor yang berpotensi untuk memenuhi threshold AFAS paket 10 berdasarkan revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). Treshold AFAS paket 10 adalah foreign equity participation (FEP) sebesar 70% dan limitasi national treatment (NT) maksimal 1, serta fleksibilitas 29 modes. Namun demikian, Indonesia mengalami kesulitan memunuhi threshold dimaksud sehingga mengusulkan perpanjangan waktu hingga tahun 2017 dengan metode staging plan: 116 subsektor tahun 2015, 122 subsektor tahun 2016, dan 128 subsektor tahun 2017. Jumlah fleksibilitas yang diperbolehkan dalam setiap tahapan ditentukan tidak lebih dari 15% dari masing-masing modes. Berdasarkan kesepakatan ini, Myanmar telah berhasil memenuhi threshold sesuai tahapan di tahun 2015. Singapura dan Thailand telah memenuhi threshold AFAS Paket ke-10. 
Investasi
  • Kerja sama investasi dipandu oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah berlaku (entry into force/EIF) mulai tanggal 29 Maret 2012. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan kawasan investasi ASEAN yang liberal dan transparan sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. Indonesia telah meratifikasi ACIA tanggal 8 Agustus 2011 melalui Perpres No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreemen
  • ACIA memuat empat pilar kerja sama investasi ASEAN, yakni liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi. Prinsip utamanya adalah keterbukaan/transparansi, perlakuan yang sama, dan international best practices.
  • Forum kerja sama investasi di ASEAN berada di bawah ASEAN Investment Area (AIA) Council yang merupakan Ministerial Body yang berada dibawah koordinasi ASEAN Economic Ministers yang bertanggung jawab untuk mengawal implementsi ACIA. Dalam melaksanakan tugasnya AIA dibantu oleh Coordinating Committee on Investment (CCI).
  • Negara-negara ASEAN6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailad) tetap menjadi sumber utama dalam intra - ASEAN FDI, dengan rata - rata share sebesar 97.6% sejak tahun 2008-2016. Coordinating Commitee on Investment (CCI) telah menyusun Protocol to Amend ACIA. Indonesia dalam hal ini, telah meratifikasi  Protocol to Amend ACIA tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui Perpres No. 92 Tahun 2015 tentang Pengesahan Protocol to Amend ACIA.
  • Empat prioritas capaian CCI untuk dapat disepakati oleh kepala negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) tahun 2017 yaitu: (i) penyelesaian penandatangan the Second Protocol to Amend ACIA oleh seluruh negara ASEAN, (ii) penyelesaian ketentuan the Third Protocol to Amend the ACIA khususnya oleh Thailand, (iii) menyelenggarakan Regional Forum on Investment Disputes, Resolution, and Prevention, serta (iv) Focused and Strategic (FAST) Action Agenda on Investment.

 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Untuk meningkatkan konektivitas antarnegara anggota, ASEAN telah menyusun Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) atau Rencana Induk Konektivitas ASEAN (RIKA) yang berisikan berbagai proyek dan program pengembangan infrastruktur, kelembagaan, dan hubungan antar masyarakat negara anggota. ASEAN juga membentuk ASEAN Infrastucture Fund (AIF) atau Dana Infrastruktur ASEAN (DIA) untuk menunjang konektivitas antar negara anggota ASEAN.

Kerja Sama Ekonomi ASEAN dengan Mitra Eksternal

ASEAN memiliki kerja sama ekonomi dengan pihak eksternal yang diwujudkan dalam ASEAN+1 Free Trade Area Partners (AFPs), yakni perdagangan bebas dengan Tiongkok (RRT), Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru, serta India. ASEAN juga sedang mengasosiasikan FTA dengan Hong Kong yang ditargetkan rampung pada tahun 2016.