Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN adalah bentuk kerja sama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi.

ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)-Plus Military Medicine (MM) and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Exercise (AM-HEX) 2016, 1 - 11 September 2016, Chonburi, Thailand.

(Foto: Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, Kemlu)

Masyakarat Politik-Keamanan ASEAN bukan merupakan suatu pakta pertahanan, tetapi lebih merupakan wadah interaksi untuk saling mempererat kerja sama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ASEAN telah memiliki ASEAN Political-Security (APSC) Blueprint 2025 atau Cetak Biru Masyarakat Politik-Kemanan ASEAN yang memuat 290 langkah aksi (action lines).

Sebagai salah satu pemelopor APSC Blueprint, Indonesia terus mendorong implementasi kesepakatan dalam Pilar Politik-Keamanan ASEAN dalam rangka mewujudkan masyarakat ASEAN yang rules-based, people oriented dan people centered.

 

Keamanan Kawasan

Tiga hal menonjol dalam masalah keamanan kawasan adalah penandatanganan Protokol South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) oleh Nuclear Weapon States (NWS) dan aksesi Treaty of Amity and Cooperation (TAC), isu Laut Cina Selatan (LCS), dan pembangunan arsitektur kawasan.

 

1. SEANWFZ dan TAC

South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Sebagai langkah selanjutnya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis senjata pemusnah masal lainnya, ASEAN menyusun Protokol Traktat SEANWFZ. Untuk mendorong penyelesaian isu ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ, Indonesia senantiasa mengusulkan hal-hal sebagai berikut: (1) penandatangan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi, (2) memperbolehkan RRT untuk meratifikasi terlebih dahulu karena RRT tidak memiliki reservasi, dan (3) meminta negara-negara ASEAN yang memiliki keberatan terhadap reservasi Nuclear Weapon State (NWS) untuk secara langsung bernegosiasi dengan negara NWS terkait.  

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur penyelesaian konflik diantara negara-negara pihak secara damai. TAC ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1979. Pada tahun 1987 TAC diamandemen untuk membuka aksesi bagi Negara-negara di kawasan lain. Selanjutnya, semakin banyak High Contracting Parties telah mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting bulan Juli 2013, Norwegia menjadi negara ke-32 yang mengaksesi TAC.

 

2. Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam dan RRT. Potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi karena adanya klaim yurisdiksi yang tumpang tindih diantara beberapa negara pengklaim yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan RRT.

Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, para Menlu ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2002, ASEAN bersama RRT mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC). DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara-negara ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya.

Terkait upaya pemeliharaan perdamaian di wilayah Laut China Selatan (LCS), Indonesia terus beperan aktif sebagai honest broker, antara lain dengan menggulirkan prakarsa dan inovasi yaitu:

  1. Mendorong seluruh pihak di kawasan untuk menahan diri dan tidak melakukan kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan.
  2. Mendorong penciptaan kondisi yang kondusif.
  3. Berperan aktif dalam proses penyusunan Code of Conduct in the South China Sea (COC) baik dari sisi approach maupun substansi perundingan. Dalam berbagai pertemuan di bawah kerangka ASEAN dan RRT, Indonesia telah menginisiasikan positive and negative list, serta formula 3+1 (promoting confidence; preventing incidents; managing the incidents (if they occur); plus creating condition conducive through early harvest achievements).
  4. Mempelopori dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States and China on the Full and Effective Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada pertemuan Menlu ASEAN - RRT di Laos, tanggal 25 Juli 2016. Salah satu isinya yaitu agar ASEAN dan RRT memperbaharui komitmen untuk mengimplementasikan DOC secara penuh dan efektif.
  5. Indonesia telah dua kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) pada bulan Juni 2014 dan pada 26-27 Februari 2017 di Bali.
  6. Berperan dalam mendorong aplikasi Code for Unplanned Encountersat Sea (CUES) in the South China Sea.
  7. Memprakarsai dan berperan aktif dalam pembentukan Hotline of Communications antara ASEAN dan RRT untuk merespon kejadian darurat (Hotline of Communications among Senior Officials of the Ministries of Foreign Affairs of ASEAN Member States and China in responses to Maritime Emergencies in the Implementation of the DOC).

 

3. Pembangunan Arsitektur Kawasan

ASEAN memegang peran penting dalam pembangunan kelembagaan di tingkat kawasan. Negara-negara anggota ASEAN dan di luar ASEAN mulai mengakui bahwa ASEAN membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk menangani masalah secara damai. Dengan pengakuan ini, ASEAN telah mengukuhkan diri sebagai “inti pemersatu kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik”. Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas di kawasan tanpa perlu menjadi hegemon juga memberikan jaminan bagi negara-negara anggota ASEAN serta mitranya di kawasan bahwa ASEAN memiliki karakteristik yang tenang dan ramah (benign) serta berkomitmen terhadap prinsip tidak ikut campur tangan (non-interference) dalam politik dalam negeri negara lain.

Senafas dengan peran ASEAN dalam pembangunan arsitektur kawasan yang ditujukan untuk menjawab tantangan baru di kawasan, menghilangkan trust deficit dan berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa secara damat serta menghadapi berbagai perubahan geopolitik di kawasan, maka Indonesia berkepentingan untuk menciptakan hasil-hasil yang konkrit dari berbagai pertemuan dan dapat memberikan ruang bagi penyelesaian berbagai agenda dan tantangan di kawasan. Oleh karena itulah, Indonesia telah memprakarsai suatu konsep pemikiran arsitektur keamanan kawasan berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) guna menghadapi berbagai tantangan kawasan ke depan. Bali Principles merupakan panduan tata hubungan antar negara di kawasan Asia Timur berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati, untuk mendukung pembangunan dalam mencapai kemakmuran. Bali Principles merupakan hasil dari KTT Asia Timur ke-6 (East Asia Summit) tahun 2011 di Bali.

Konsep pemikiran Indonesia pada hakekatnya dan dalam jangka panjang adalah memanfaatkan elemen-elemen TAC dan Bali Principles untuk disinergikan dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS lainnya dalam rangka menyusun suatu instrumen hukum yang mengikat bagi kawasan yang lebih luas.

 

Kesatuan dan Sentralitas ASEAN

Dalam mengembangkan arsitektur kawasan, ASEAN berkomitmen untuk tetap menjadi “driving force” di kawasanUntuk itu, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus dipertahankan dengan mengembangkan kerja sama kawasan termasuk dalam berbagai ASEAN-led mechanisms, seperti ASEAN Plus One, APT (ASEAN Plus Three), EAS (East Asia Summit), dan memperdalam ARF (ASEAN Regional Forum) dan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) Plus. Dalam memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN, Indonesia memandang ASEAN perlu terus berperan konstruktif, termasuk ikut serta menangani tantangan-tantangan di tingkat global yang menjadi kepentingan bersama.

Pada bulan Juli 2016, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region.Pernyataan bersama tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi ASEAN vis-à-vis dinamika situasi di kawasan, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian di kawasan. 

Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan lintas negara (transnational crime) telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan laju globalisasi, perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi, kejahatan lintas negara telah berkembang menjadi semakin kompleks, terorganisir, dan melibatkan aktor-aktor dengan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama antar-negara mutlak diperlukan untuk menanganinya.

Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara di ASEAN saat ini difokuskan pada 10 area prioritas, yakni: (a) terorisme; (b) perdagangan gelap narkoba (illicit drug trafficking); (c) perdagangan manusia (trafficking in person); (d) pencucian uang (money laundering); (e) penyelundupan senjata (arms smuggling); (f) pembajakan di laut (sea piracy); (g) kejahatan ekonomi internasional (international economic crime); (h) kejahatan dunia maya (cybercrime); (i) penyelundupan manusia (people smuggling); dan (j) penyelundupan hewan langka dan kayu ilegal (wildlife and timber trafficking).

Dari 10 area prioritas kerja sama tersebut, Indonesia merupakan lead shepherd (koordinator) untuk isu pemberantasan terorisme. Kerja sama tersebut dilakukan melalui mekanisme ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)/ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC).

Pertahanan, Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Dalam rangka menjaga stabilitas dan membangun rasa saling percaya antar-negara di kawasan, ASEAN telah memajukan berbagai kerja sama pertahanan, antara lain di bidang:

  1. Penanganan Bencana dan Bantuan Keamanusiaan (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR)
  2. Medis Militer (Military Medicine/MM)
  3. Pemberantasan Terorisme (Counter Terrorism/CT)
  4. Keamanan Maritim (Maritime Security/MS)
  5. Operasi Pemelihara Perdamaian (Peacekeeping Operations (PKO)
  6. Penanggulangan ranjau darat (Humanitarian Mine Action/HMA)
  7. Keamanan Siber (Cyber Security/CS)

 

Kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerangka ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus) dalam bentuk dialog, pertukaran informasi, dan latihan-latihan bersama.

Keamanan Maritim

Indonesia merupakan salah satu penggerak kerja sama ASEAN di bidang keamanan maritim. Beberapa isu yang menjadi prioritas adalah pemberantasan perompakan (sea-piracy) dan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing). Kerja sama berbentuk kegiatan praktis yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas di bidang maritim. Kerja sama tersebut dilakukan melalui mekanisme ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)dan ASEAN Regional Forum (ARF).

Hak Asasi Manusia

Dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, kemajuan yang pesat ditunjukkan sejak dibentuknya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada tahun 2009. AICHR merupakan lembaga HAM yang bersifat menyeluruh dan bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Sebagai bentuk keterbukaan AICHR kepada publik, maka AICHR telah mempublikasikan Laporan Tahunan tahun 2016 melalui laman khusus AICHR.

Capaian terbesar yang dihasilkan AICHR adalah Deklarasi HAM ASEAN dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan Deklarasi HAM ASEAN tahun 2012. AICHR juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran HAM bagi para pemangku kepentingan di kawasan dan peningkatan kapasitas berbagai kelompok profesi, di antaranya guru, jurnalis, penegak hukum, untuk menyertakan dimensi HAM dalam pelaksanaan profesi masing-masing.

Indonesia secara aktif terlibat dan akan terus meningkatkan kontribusinya dalam upaya untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan melalui pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Indonesia juga secara aktif mendorong AICHR agar mengoptimalkan perannya sebagai organ overarching ASEAN untuk mengarusutamakan HAM di ketiga pilar ASEAN.

Upaya Perdamaian dan Resolusi Konflik

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah berperan penting dalam proses resolusi dan manajemen konflik di kawasan, di antaranya konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Atas dasar hal ini, Indonesia senantiasa meningkatkan peran dan kepemimpinannya melalui program yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan.

Pada tahun 2011, Indonesia memprakarsai berdirinya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Institusi ini berperan penting untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan. Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi host country bagi AIPR serta terus mengupayakan agar AIPR dapat segera beroperasi secara penuh. Indonesia telah menyediakan kantor operasional AIPR di Kompleks Pusdiklat Kemlu, Jakarta.

Melalui AIPR, Indonesia juga telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan terkait violent extremism yang diharapkan dapat membantu ASEAN memberantas root causes dari terorisme. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan diantaranya yaitu “AIPR Regional Symposium on the Repercusion of Violent Extremism towards Moderates” di Yogyakarta, tanggal 27 - 28 November 2015 dan simposium bertajuk “Membendung Violent Extremism dan Islamophobia: Peran Penting Kaum Muda”  di Universitas Indonesia tanggal 30 November 2016. Simposium dihadiri oleh wakil-wakil organisasi kepemudaan dan mahasiswa dan utamanya membahas upaya-upaya untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk kaum muda dalam penyusunan kebijakan dan dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi untuk memerangi violent extremism.