Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah bentuk kerja sama yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN.

Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN bertujuan untuk memelihara sumber daya manusia, budaya dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan di ASEAN yang harmonis serta berorientasi pada Masyarakat.

(ASEAN Handshake via Shutterstock.com)

Terdapat lima karakteristik Masyarakat Sosial Budaya ASEAN sesuai Visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2015 yang tertuang dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, yaitu:

  • Mengikutsertakan dan Bermanfaat bagi Masyarakat
  • Inklusif
  • Berkelanjutan
  • Berdaya Tahan dan
  • Dinamis
Perlindungan Perempuan dan Anak

Komitmen ASEAN dalam memperkuat upaya bersama dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di kawasan ditunjukkan dengan pembentukan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) pada 16th ASEAN Summit pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Lebih lanjut, Indonesia mendukung pembentukan ACWC dengan ASEAN Sectoral Bodies lainnya, seperti dalam isu gender mainstreaming di antara pilar Masyarakat ASEAN dengan ASEAN Committee on Women (ACW), isu perdagangan manusia dengan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC), dan isu penyandang disabilitas dengan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR), serta dengan Senior Official Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD).

Hampir setengah dari total populasi ASEAN yang berjumlah 600 juta orang, sangatlah penting agar hak mereka dapat terlindungi. Dalam prosesnya, ASEAN menghadapi berbagai tantangan dalam bidang kerja sama ini diantaranya adalah kekerasan domestik dan seksual pada perempuan dan anak, eksploitasi pada perempuan dalam bentuk human trafficking, abuse and discrimination in migration.

Sebagai bentuk kepedulian ASEAN pada isu perlindungan perempuan dan anak ASEAN, maka pada tahun 2004, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadopsi the Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region. Secara individual, AMS telah mengikatkan pada the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Pada Pertemuan 23rdASEAN Summit di Bandar Seri Begawan tanggal 9 Oktober 2013, juga telah diadopsi ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Againts Women and Elimination of Violence against Children (DEVAW/VAC).

Dalam perkembangannya, dirasa perlu untuk menyusun suatu guideline yang dapat digunakan oleh para stakeholders terkait dalam menangani kasus perdagangan manusia terutama korban trafficking perempuan. Terkait dengan hal ini, dalam pertemuan ACWC ke-10 di Jakarta pada 25-27 Februari 2015 mengadopsi Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons. Guideline tersebut dapat dijadikan panduan bagi para penegak hukum, pekerja sosial, petugas kesehatan, penyedia jasa, LSM, dan pihak terkait lainnya yang menangani kasus perdagangan manusia serta meningkatkan akses keadilan bagi korban trafficking perempuan.

Lebih lanjut, sebagai implementasi dari DEVAW/VAC, ASEAN Leaders mengesahkan ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence Against Women dan ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination Against Children pada KTT ke-27 ASEAN. Untuk memaksimalkan peran ACWC, saat ini tengah diimplementasikan ACWC Work Plan (2016-2020) yang disahkan pada pertemuan ACWC ke-13 pada 3-5 Oktober 2016 di Singapura. Program kerja lima tahun ini, terdiri dari 16 thematic areas yaitu: (i) strengthening institutional capacity of ACWC; (ii) elimination of violence against women and children; (iii)  the right of children to participate in all affairs that affect them; (iv) trafficking in women and children; (v) promotion and protection of the rights of women and children with disabilities; (vi) Child Protection System: Comprehensive / Integrative Approach for Children in Need for Special Protection (e.g. victims of abuse and neglect, trafficking, child labour, children affected by statelessness, undocumented migrant children, HIV/AIDS, natural disaster, conflicts, and children in juvenile justice system / children in conflict with the law); (vii) the right to early childhood and quality education; (viii) promoting implementation of international, ASEAN and other instruments related to the rights of women and children; (ix) gender equality in education (textbook, curriculum, equal access); (x) social impact of climate change on women and children; (xi) strengthening economic rights of women with regards to feminization of poverty, women’s rights to land and property; (xii) adolescent physical and mental health; (xiii) gender perspective in policies, strategies and programs for migrant workers; (xiv) gender mainstreaming; (xv) women participation in politics and decision making, governance and democracy, and (xvi) early marriage.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Committee on Women (ACW) melapor pada ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW);
  • ACW Plus Three (ACW+3);
  • ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
  • Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Sistem Informasi (ACW Focal Point);
  • Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;
  • Deputi Bidang Perlindungan Anak;
  • Kepala Biro Perencanaan;
  • Wakil Indonesia pada ACWC untuk urusan Perempuan dan Anak.
Kepemudaan

Sebagai bentuk upaya ASEAN untuk meningkatkan people to people contact dan ASEAN Awareness, salah satunya adalah melalui pemberdayaan pemuda ASEAN. Sehubungan dengan hal ini, kerja sama ASEAN di bidang kepemudaan secara kelembagaan dimulai pada saat diselenggarakan Konferensi Pemuda ASEAN, September 1975 melalui pembentukan Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) yang berstatus Non-Governmental Organization (NGO). Pada tahun 1998 CAYC berubah menjadi ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (ASY) dan pada tahun 2004 ditingkatkan menjadi ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (SOMY).

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan people-to-people contact serta untuk membangun sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi (a caring and sharing society), pertemuan ke-8 ASEAN Ministerial Meeting on Youth mengadopsi Bandar Seri Begawan Declaration on Youth Volunteerism and Entrepreneurship yang diantaranya adalah penegasan youth volunteerism dan entrepreneurship sebagai elemen penting dalam upaya mewujudkan Masyarakat ASEAN.

Dalam perkembangannya, ASEAN memandang penting agar dapat disepakati sebuah acuan yang dapat dijadikan dasar untuk menilai perkembangan pemuda di ASEAN. Acuan ini disebut ASEAN Youth Development Index dan terdiri dari beberapa indikator tolak ukur meliputi: (i) Education and Leadership; (ii) Health and Resilience; (iii) Entrepreneurship and Employment; (iv) Awareness and Participation; (v) Values and Identity. ASEAN YDI diharapkan dapat difinalisasi pada 2018. Pertemuan SOMY ke-8 pada 24-26 Agustus 2016 mengadopsi secara prinsipil ASEAN Work Plan on Youth 2016-2020. Work Plan ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kerja sama di bidang kepemudaan.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Senior Officials on Youth (SOMY);
  • Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC);
  • ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY);
  • ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 (AMMY+3).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
  • Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Pemuda;
  • Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan.
Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang kerja sama yang menjadi perhatian khusus negara anggota ASEAN. Indonesia dan juga AMS lainnya turut berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN dan juga daya saing SDM AMS melalui mekanisme kerja sama badan sektoral ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) dan ASEAN Education Ministers Meeting (ASED).

Kemajuan kerja sama ASEAN di bidang pendidikan, antara lain ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerja sama bidang pendidikan melalui Cha-Am Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community pada KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand tanggal 23-25 Oktober 2009. Deklarasi tersebut ditujukan sebagai persiapan menuju Masyarakat ASEAN 2015. Penguatan kerja sama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, baik di tingkat regional maupun global. Dalam memperkuat pemahaman mengenai ASEAN, ASEAN telah menyusun ASEAN Curriculum Sourcebook sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan di negara-negara anggota ASEAN untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai ASEAN di kalangan siswa.

Beberapa inisiatif yang diimplementasikan oleh Pemri antara lain adalah, (i) implementasi ASEAN Credit Transfer System (ACTS); (ii) fasilitasi Kemlu dalam pembentukan 34 Pusat Studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia; (iii) komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Plan of Action to Implement the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative (2014-2015) khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vocational dan technical training, mobilitas pelajar dan interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional; dan, (iv) bersama Plus Three Countries mengimplementasikan inisiatif East Asia Vision Group II (EAVG II) diantaranya adalah rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Education Ministers Meeting (ASED);
  • Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebudayaan

Kerja sama di sektor kebudayaan semakin berkembang sejak dibentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN COCI) pada tahun 1978. Badan sektoral ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN.

Di bidang kebudayaan telah diadakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop dan simposium di bidang seni dan budaya seperti ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, best of ASEAN Performing Arts Series, ASEAN City of Culture, ASEAN Cultural Heritage City, ASEAN Small and Medium-sized Cultural Entreprises, dan pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara anggota ASEAN. Secara formal, kerja sama kebudayaan ASEAN dibahas pada Senior Official Meeting on Culture and Arts (SOMCA) dan ASEAN Ministers Meeting on Culture and Arts (AMCA).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang kebudayaan di ASEAN diantaranya adalah dengan disusunnya ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016-2025 yang merupakan implementasi dari salah satu tujuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint yaitu untuk meningkatkan solidaritas dan kesatuan kawasan ASEAN dengan membangun identitas yang sama yang mendukung pengertian bersama dan rasa saling menghormati di antara masyarakat ASEAN. Strategic Plan ini diantaranya mendukung kegiatan konservasi, pelestarian dan perlindungan warisan budaya ASEAN.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA);
  • Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Lingkungan Hidup

Sejalan dengan ASEAN Vision 2020, maka kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup diarahkan untuk terciptanya “a clean and green ASEAN with fully established mechanisms for sustainable development to ensure the protection of the region’s environment, the sustainability of its natural resources, and the high quality of life of its peoples”.

Kerja sama ASEAN untuk bidang lingkungan hidup berada di bawah ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)/ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME). Adapun working group lain yang berada di bawah ASOEN adalah ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), Nature Conservation and Biodiversity (AWGNCB), Coastal and Marine (AWGCM), Environmental Education (AWGEE), Environmentally Sustainable Cities (AWGESC), Water Resources Management (AWGWRM) dan ASEAN Working Group on Chemical and Waste (AWGCW).

Adapun untuk penanggulangan asap lintas batas ditangani oleh bawah Conference of the Meeting (COM)/Conference of the Parties (COP) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Untuk menindaklanjuti kerja sama lingkungan hidup pasca pembentukan komunitas ASEAN 2015, para pemimpin ASEAN telah menyepakati Declaration on ASEAN Post 2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda. Dalam bidang lingkungan hidup, prioritas utama Indonesia isu keanekaragaman hayati, kawasan laut dan pesisir, serta perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga menjadi lead country pada isu Sustainable Consumption and Production, sebuah isu yang relatif baru dan merupakan isu induk dari Environmentally Sound Technology.

Terkait dengan keanekaragaman hayati, sampai dengan Desember 2016, 4 (empat) taman nasional di Indonesia telah mendapatkan pengakuan sebagai ASEAN Heritage Parks, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci-Seblat, Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Way Kambas. pertemuan ke-27 ASOEN tanggal 1-5 Agustus 2016 di Myanmar, Indonesia telah terpilih untuk menjadi ketua AWGNCB periode 2016 – 2018. 

Penanggulangan Asap Lintas Batas

Sebagai upaya mengintensifkan kerja sama mencegah dan menanggulangi asap lintas batas, pada 10 Juni 2002, negara-negara ASEAN menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang berlaku secara resmi pada 25 November 2003. Indonesia telah meratifikasi AATHP melalui Undang-undang No. 26 tahun 2014 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) pada Oktober 2014, dan menjadi negara pihak pada bulan Maret 2015. Undang-Undang ini menjadi dasar dan dorongan bagi Indonesia mengintensifkan kerja sama penanggulangan asap lintas batas dalam kerangka ASEAN. Untuk mendorong implementasi AATHP, dalam pertemuan COM dan COP 12 di Kuala Lumpur, 10-11 September 2016 telah disepakati Roadmap on ASEAN Haze Free yang bertujuan untuk mencapai kawasan ASEAN yang bebas dari pencemaran asap pada tahun 2020. Roadmap dimaksud telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN.

Indonesia sendiri senantiasa aktif melakukan berbagai upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan, salah satunya dalam pembentukan ASEAN Coordinating Centre on Transboundary Haze Pollution sebagaimana dimandatkan dalam pasal 5 AATHP. Dalam pertemuan the 17th Meeting of Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution, Indonesia telah disetujui sebagai tuan tumah ACCTHPC.

Pada pertemuan COM dan COP 12 di Kuala Lumpur, pertemuan mencatat laporan Indonesia mengenai perkembangan pendirian ACC THPC. Pertemuan kemudian memberikan mandat kepada Indonesia agar melanjutkan pembahasan draft Establishment Agreement of the ACC THPC. Sebagai informasi, Sekretariat ASEAN saat ini berperan sebagai ACCTHPC ad-interim sampai dengan ACCTHPC terbentuk.

Kerjasama Penanggulangan Bencana Alam

Untuk mengimplementasikan semangat ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dalam rangka mencapai visi ASEAN menjadi suatu masyarakat yang tangguh bencana, maka AADMER Work Programme dibuat. Setelah AADMER Work Programme 2010-2015 tercapai, ASEAN mengembangkan AADMER Work Programme 2016-2020 yang berisi 8 (delapan) program prioritas yaitu: (1) AWARE; (2) BUILD SAFELY; (3) ADVANCE; (4) PROTECT; (5) RESPOND AS ONE; (6) EQUIP; (7) RECOVER; dan (8) LEADAADMER Work Programme 2016 – 2020 disahkan secara ad-referendum oleh ACDM pada bulan Februari 2016 dan kemudian diluncurkan secara resmi pada Pertemuan ke-28 ACDM pada bulan April 2016 di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, kerja sama penanggulangan bencana ASEAN melaksanakan kegiatannya berdasarkan AADMER Work Programme 2016-2020 yang berisikan maksud, tujuan dan program yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota ASEAN dalam penanggulangan bencana.

ACDM yang terdiri dari pimpinan lembaga di bidang penanggulangan bencana dari masing-masing negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk koordinasi dan implementasi aktivitas di bawah AADMER Work Programme, serta memberikan pengawasan kebijakan terhadap proses implementasinya. Di bawah ACDM, Working Group dibuat untuk mengimplementasikan AADMER Work ProgrammeWorking Group mempunyai tugas, antara lain, membuat indikator untuk monitor dan evaluasi setiap kemajuan; memberikan laporan periodik kepada ACDM; dan memberikan panduan teknis kepada ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre). Adapun lima working group di bawah ACDM saat ini adalah (a) Working Group on Risk Assessment and Awareness; (b) Working Group on Prevention and Mitigation; (c) Working Group on Preparedness and Response; (d) Working Group on Recovery; dan (e) Working Group on Knowledge and Innovation Management.

Indonesia menjadi Co-Chair bersama Myanmar pada Working Group on Recovery dan Lead Shepherd Country untuk komponen Risk Assessment pada Working Group on Risk Assessment and Awareness. Pada Pertemuan ke-27 ACDM yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi Co-Chair pada Working Group yang baru untuk pasca 2015 yaitu Working Group on Knowledge and Innovation Management bersama Singapura dan Vietnam, serta menjadi anggota baru dari Working Group on Preparedness and Response. Pada Pertemuan ke-28 ACDM pada tanggal 26 April 2016 di Semarang, Indonesia mengajukan diri menjadi anggota baru pada Working Group on Prevention and Mitigation.

Indonesia menjadi Ketua ACDM dan AMMDM pada tahun 2016. Pada masa keketuaan Indonesia, beberapa capaian terkait kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN yaitu: 1) penandatanganan ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region oleh para Pemimpin ASEAN; 2) penandatanganan Host Country Agreement antara Pemri dan AHA Centre pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta; 3) pengesahan Concept Note on Joint Operations and Coordination Centre of ASEAN (JOCCA) sebagai sebuah platform untuk koordinasi tim ASEAN dan rumah bagi ASEAN di lapangan; 4) pengesahan ASEAN Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) Chapter VI yang mengatur tentang penggunaan aset dan kapasitas militer dalam Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) di ASEAN; 5) pengesahan ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP) sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan Deklarasi One ASEAN One Response; 6) keterlibatan ASEAN di World Humanitarian Summit (WHS) melalui  ASEAN Joint Statement for World Humanitarian Summit dan Side Event pada WHS yang berjudul ASEAN-UN Partnership Moving Forward bulan Mei 2016 di Istanbul, Turki; dan 7) pengesahan draft ASEAN Joint Statement for the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2016 di India.

Dalam kerja sama ASEAN di bidang penanggulangan bencana, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku focal point bidang penanggulangan bencana.

Sejumlah capaian kerja sama penanggulangan bencana alam:

  • Indonesia bersama Australia meluncurkan East Asia Summit (EAS) Rapid Disaster Response Toolkit (EAS Toolkit) bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia-Australia EAS Rapid Disaster Response Workshop ke-3 di Bali pada tanggal 10-11 Juni 2015. EAS Toolkit terdiri dari 3 tools yaitu: (1) National Focal Point Table berisi informasi kontak utama resmi negara peserta EAS yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana; (2) Guidance for Rapid Disaster Response berisi isu-isu penting yang dipertimbangkan para pengambil keputusan dari negara terdampak bencana, pengirim bantuan, dan negara transit saat respon penanganan darurat bencana cepat di kawasan; dan (3) EAS Country Disaster Rapid Response Arrangements berisi rincian pengaturan/prosedur respon penanganan darurat bencana di masing-masing negara peserta EAS untuk pemberian dan penerimaan bantuan;
  • Indonesia bersama Selandia Baru berhasil mengadakan Indonesia-New Zealand EAS Disaster Recovery Workshop untuk membahas pengalaman mengenai pemulihan pasca bencana pada tanggal 12 Juni 2015 di Bali;
  • Indonesia berperan aktif dalam upaya implementasi salah satu Building Block dalam AADMER Work Programme 2010-2015, yaitu Training and Knowledge Management System dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Training of Trainers (ToT) on Damage and Loss Assessment (DaLA) (Yogyakarta, 25-28 Agustus 2015.
  • Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ASEAN Regional Risk and Vulnerability Assessment (RVA) Guidelines pada Working Group on Risk Assessment and Awareness.
  • Sebagai Co-Chair pada Working Group on Recovery, Indonesia berperan aktif dalam penyusunan ASEAN Disaster Recovery Toolbox sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu prioritas (Concept Note 6) dari 21 concept notes dalam Strategy and Priorities for AADMER Work Programme Phase 2 (2013-2015) dan Program Prioritas (7): RECOVER dalam AADMER Work Programme 2016 – 2020.
  • Indonesia terlibat aktif dalam finalisasi draft ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region, banyak input Indonesia dalam fourth draft yang disepakati untuk masuk ke dalam final draft. Pertemuan ke-27 ACDM, Pertemuan ke-3 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM), serta Pertemuan ke-4 Conference of the Parties (COP) to ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) pada bulan April 2015 di Phnom Penh, Kamboja kemudian mengesahkan draft deklarasi tersebut. Deklarasi One ASEAN One Response telah ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-28 ASEAN tanggal 6 September 2016 di Vientiane, Laos.
  • Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan draft ASEAN Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) Chapter VI yang mengatur tentang Facilitation and Utilisation of Military Assets and Capacities. Pertemuan ke-29 ACDM bulan Oktober 2016 di Manado mengesahkan SASOP Chapter VI yang berisikan prinsip dan prosedur tentang penggunaan aset dan kapasitas militer dalam Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) di ASEAN, mengingat pengujian SASOP Chapter VI (sebagian) telah dilakukan pada ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM)-Plus Military Medicine and HADR Joint Exercise (AMHEX 2016) di Chonburi, Thailand, 1-11 September 2016. Pertemuan ke-27 ACDM (Phnom Penh, 14-16 Desember 2015) menyepakati usulan Indonesia untuk terlebih dahulu melakukan validasi atau uji coba draft SASOP Chapter VI sebelum diadopsi oleh ACDM. SASOP Chapter VI melengkapi SASOP Chapter I – V yang telah disahkan pada Pertemuan ke-11 ACDM bulan Maret 2008. SASOP Chapter VI dikembangkan oleh ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) dan telah disahkan oleh Pertemuan ke-9 ADMM tanggal 16 Maret 2015 di Langkawi, Malaysia.
  • Indonesia dan AHA Centre berhasil menyepakati draft terakhir Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management on Hosting and Granting Privileges and Immunities (Host Country Agreement/HCA) pada Pertemuan ke-3 Governing Board of the AHA Centre yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja.
  • Indonesia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx) 2016: Tabletop Exercise (TTX) on EAS Rapid Disaster Response Toolkit pada tanggal 15-17 November 2016 di Ambon dengan tema: Promoting the EAS Rapid Disaster Response Toolkit as a Regional Protocol in Strengthening Effective Collaboration on Disaster Response and Resilience in the Region. Penyelenggaraan Ambon DiREx 2016 bertujuan untuk menguji EAS Rapid Disaster Response Toolkit (EAS Toolkit) dalam rangka memperkuat mekanisme regional dalam memfasilitasi berbagi informasi, kapasitas dan sumber daya respon saat bencana, sebagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan di kawasan. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat mekanisme operasional yang terkoordinasi dan terencana guna memastikan respon bencana yang efektif di tingkat nasional.
Olahraga

Olah Raga merupakan salah satu sarana bagi ASEAN dan juga instrument yang efektif untuk mempromosikan people-to-people contact di ASEAN. Badan Sektoral ASEAN di bidang Olah Raga dibentuk pada pertemuan ASEAN Summit ke-16 di Ha Noi, Viet Nam pada April 2010 untuk mempromosikan kerja sama di bidang olah raga di dalam ASEAN. Pertemuan tingkat Menteri di bidang Olah Raga dibentuk pada pertemuan ASEAN ke-18 pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta, Indonesia.

Tahun 2013 merupakan tahun yang dideklarasikan sebagai Sport Industry Year untuk menggaris bawahi pencapaian ASEAN di bidang olah raga serta sebagai bentuk penghargaan pada industri olah raga di ASEAN. Di tahun ini pula, diadopsi Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN oleh pertemuan ke-2 ASEAN Ministerial Meeting on Sports sebagai bentuk ekspresi Menteri ASEAN di bidang Olah Raga yang menggarisbawahi kerja sama dan komitmen ASEAN di bidang olah raga.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS);
  • ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian pemuda dan Olah Raga;
  • Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Pemuda;
  • Asisten Deputi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan.
Media dan Informasi

Di bidang informasi berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pertukaran berita di antara negara-negara anggota ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing negara anggota ASEAN (ASEAN TV News), ASEAN Digital Broadcasting Cooperative Initiative, penayangan berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional. Secara kelembagaan, kerja sama informasi ASEAN dilaksanakan melalui Senior Official Responsible for Information (SOMRI) dan ASEAN Ministers Responsible on Information (AMRI).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang kebudayaan di ASEAN diantaranya adalah dengan disusunnya ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016-2025 yang merupakan implementasi dari salah satu tujuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint yaitu untuk meningkatkan solidaritas dan kesatuan kawasan ASEAN dengan membangun identitas yang sama yang mendukung pengertian bersama dan rasa saling menghormati di antara masyarakat ASEAN. Strategic Plan ini diantaranya mendukung kegiatan konservasi, pelestarian dan perlindungan warisan budaya ASEAN.

Di bidang penerangan, ASEAN mempunyai ASEAN Communication Master Plan yang diantaranya berisi kegiatan-kegiatan translasi konten multimedia, diseminasi cross-pillar information terkait ekonomi dan politik Masyarakat ASEAN, memunculkan cerita sukses Masyarakat ASEAN, dan menggunakan media budaya sebagai platform untuk menyampaikan pesan yang bersifat cross-sectoral.

Salah satu dimensi dari Master Plan on ASEAN Connectivity adalah untuk meningkatkan konektivitas people-to-people di ASEAN melalui strategi nomor 1 yaitu untuk memfokuskan pemahaman mendalam sosial dan budaya intra-ASEAN. Kegiatan di bawah strategi nomor 1 ini adalah diantaranya perkembangan dan sosialisasi the ASEAN Curriculum Sourcebook, penyusunan ASEAN Studies Course untuk mahasiswa, disusunnya multimedia tools untuk ASEAN Awareness, ASEAN Spotlight, dan forum di media sosial.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI);
  • Senior Officials Meeting Responsible for Information (SOMRI).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
Narkotika

Isu penyalahgunaan narkoba di masyarakat telah menjadi keprihatinan di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan ASEAN. Hal ini antara lain dipicu oleh kemajuan di bidang transportasi dan teknologi yang mendukung maraknya lalu lintas perdagangan di tingkat global, termasuk peredaran berbagai bentuk new synthetic drugs.

Menanggapi isu ini, ASEAN meningkatkan komitmennya untuk mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Bebas dari Narkoba tahun 2015 (Drug-Free ASEAN by 2015) melalui diadopsinya ASEAN Leaders’ Declaration on Drug-Free ASEAN 2015 oleh Para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-20 ASEAN di Phnom Penh.

Untuk memperkuat mekanisme ASEAN di bidang penyebarluasan penyalahgunaan narkoba, Para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-26 tanggal 27-28 April 2015 mengesahkan pembentukan AMMDM (ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters) sebagai pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri yang menangani isu narkotika guna mengintensifkan upaya mencapai Drug-Free ASEAN; memperkuat kerjasama dan memonitor perkembangan cross-cutting issues terkait narkoba; dan memberikan arahan strategis kepada ASEAN Senior Official Meeting on Drugs Matters (ASOD) dalam meningkatkan kerja sama di ASEAN dan dengan Mitra Wicara ASEAN. Isu ini juga telah berada di bawah purview Pilar Polkam ASEAN. ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 telah diadopsi pada pertemuan the 5th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) di Singapura, 19-20 Oktober 2016. Work Plan ini memberikan panduan kerja spesifik untuk menanggulangi illicit drugs activities dan mengurangi dampak negatif di masyarakat.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD);
  • ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Badan Narkotika Nasional: Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
Yayasan ASEAN

Yayasan ASEAN dibentuk berdasarkan kesepakatan para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuannya ke-31 di Subang Jaya, Malaysia, 24-25 Juli 1997. MOU tentang Pendirian Yayasan ASEAN (Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation) ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada KTT Informal II ASEAN di Selangor, Malaysia, 15 Desember1997. Tujuan pembentukan Yayasan ASEAN adalah: 1) Meningkatkan kesadaran, interaksi dan partisipasi masyarakat ASEAN yang lebih luas dalam kegiatan-kegiatan ASEAN, 2) Mengupayakan pemberian kontribusi terhadap pengembangan strategi kerja sama pembangunan, dalam rangka meningkatkan bantuan bersama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan pengentasan kemiskinan

Terdapat dua agenda utama yang telah dilaksanakan oleh Yayasan ASEAN dalam periode 2015-2016. Agenda pertama adalah ASEAN Foundation First Model ASEAN Meeting yang dilaksanakan pada 17-23 November 2015. Acara ini bertepatan dengan 27th ASEAN Summit yang juga dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Agenda kedua adalah Second ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting 2016 (AFMAM 2016) yang diadakan di Vietnam pada tanggal 1-7 Oktober 2016. Agenda yang dicetuskan oleh Yayasan ASEAN ini bertujuan untuk memperkenalkan model-model pertemuan ASEAN berupa proses-proses interaktif dengan para pelajar peserta sebagai peserta, melakukan simulasi sebagai pejabat senior ASEAN yang terlibat dalam ASEAN Meetings.

Pegawai Negeri

Kerja sama ASEAN di bidang kepegawaian dan administrasi telah dimulai pada tahun 1981 dengan dibentuknya ASEAN Conference on ASEAN Reform of Civil Service (ACRCS). Dalam prosesnya, ACRCS diubah dari organisasi yang berada di luar mekanisme ASEAN menjadi salah satu badan sektoral ASEAN dengan nama ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM).

Kerja sama kepegawaian yang semula bertumpu pada country driven, diarahkan menjadi lebih bersifat ASEAN drivenCorporate Culture dan Good Governance di lingkungan institusi pemerintahan akan terus diperkuat. Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, ASEAN sepakat membentuk forum konsultasi mengenai isu-isu Good Governance, yang pertemuannya akan dilaksanakan secara bergiliran dan berkesinambungan. ASEAN juga terus berkolaborasi dan saling bertukar pengalaman dengan negara-negara Plus Three (China, Jepang dan Korea), dalam upaya meningkatkan kualitas, efesiensi dan efektivitas kerja para pegawai.

Sebagai bentuk komitmen ASEAN untuk mengimplementasikan reformasi di bidang civil-service dan memperkuat mekanisme engagement publik, ASEAN Heads of Civil Service menandatangani the Putrajaya Joint Declaration on ASEAN Post-2015 Priorities Towards an ASEAN Citizen-Centric Civil Service. Deklarasi ini mengakui pentingnya good governance di dalam mempromosikan sustainable development di ASEAN. Lebih lanjut, deklarasi dimaksud memberikan dorongan pada AMS untuk secara kolektif maupun secara individual untuk memperkuat good governance, integritas dan kerja sama di bidang civil service, capacity building, kerja sama teknis, dan mempromosikan nilai-nilai profesionalisme di bidang civil services.

Sebagai acuan kerja samanya, ASEAN telah menyusun ACCSM Work Plan 2016-2020 diadopsi oleh pertemuan the 18th Heads of Civil Service meeting for the ACCSM pada 17 November 2016 di Manila, Filipinadan sebagai acuan dalam kerja sama dengan negara-negara Plus Three, Pertemuan ini juga mengadopsi ACCSM+3 Work Plan 2016-2020.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM);
  • ASEAN Heads of Civil Service (AHOCS);
  • Senior Officials Meeting on ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (SOM ACCSM).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Badan Kepegawaian Negara;
  • Kepala Biro Perencanaan;
  • Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara.
Migrant Workers

Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja formal dan sebagai upaya menghapuskan diskriminasi dilingkungan kerja demi meningkatnya kesejahteraan para pekerja, Indonesia mendorong pengesahan deklarasi Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions pada KTT ASEAN ke-29 di Vientiane, Laos.

 

Badan Sektoral yang menangani:

  • ASEAN Mgrant Workers (AMW);
  • ASEAN Committee on Migrant Worker(ACMW).

 

Institusi Nasional yang menangani:

  • Kementerian Sosial Republik Indonesia