Bangkok, 9 September 2019 – ASEAN terus memperkuat upaya peningkatan kerja sama ekonomi dengan menyelenggarakan Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dengan para Menteri Ekonomi dari China, Hong Kong, Australia, Selandia Baru, Korea, dan Amerika Serikat di Bangkok, Thailand, Senin (9/9).

Kegiatan ini merupakan rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) ke-51 yang berlangsung pada 5—10 September 2019. “Konsultasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) atau kerja sama lainnya yang telah diimplementasikan.

Dalam pertemuan juga dibahas berbagai upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi tersebut,” jelas Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. Pada Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dengan China, para Menteri menyambut baik implementasi Protokol Peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA Upgrading Protocol) oleh seluruh pihak sejak 1 September 2019.

“Implementasi Upgrading Protocol ACFTA akan semakin memfasilitasi pelaku usaha melalui penyederhanaan aturan teknis. Hal tersebut diharapkan dapat memacu arus perdagangan barang, jasa, dan investasi,” jelas Mendag. Kedua pihak juga membahas berbagai proyek kerja sama ekonomi. China telah memberikan tambahan dana hibah sebesar USD 7 juta untuk meningkatkan utilisasi ACFTA.

Dalam kesempatan ini, China juga mengajak para Menteri berpartisipasi dalam Pameran Impor Internasional China (CIIE) ke-2 pada 5—10 November 2019. Pada Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dengan Hong Kong, para Menteri menyambut baik implementasi Persetujuan ASEAN-Hong Kong, China FTA (AHKFTA) pada 11 Juni 2019 dan ASEANHong Kong, China Investment (AHKIA) pada 17 Juni 2019.

Saat ini, Indonesia sedang dalam tahap final ratifikasi dan diharapkan selesai akhir tahun ini. Selanjutnya, pada Konsultasi dengan Korea, para Menteri mendorong Vietnam untuk segera menyelesaikan ratifikasi Persetujuan the 3rd Protocol to Amend ASEAN-Korea FTA–Trade in Goods Agreeement (AKTIGA). Dorongan diberikan karena Vietnam merupakan satu-satunya negara yang belum menyelesaikan ratifikasi tersebut.

Selengkapnya: Kementerian Perdagangan RI

Sumber Foto : Robert Bye di Unsplash