Diskusi Terbatas “Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Buruh Migran di Kawasan ASEAN”

Garut (14/5) – Kabupaten Garut, Jawa Barat, dipilih menjadi ajang Konsultasi Publik oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam rangka meningkatkan awareness mengenai upaya Indonesia dalam perlindungan dan pemajuan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan bagaimana mendorong peran pemerintah daerah, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang memperhatikan hak-hak dan kewajiban PMI di Kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan Konsultasi Publik berlangsung selama 2 (dua) hari pada 14-15 Mei 2018 bekerjasama dengan Universitas Garut (Pusat Studi ASEAN), dan diisi dengan Diskusi Terbatas yang menghadirkan narasumber dari BNP2TKI dan Migrant Care, serta peserta aktif dari akademisi Universitas Garut, Pemerintah Daerah dari Garut, Tasikmalaya dan Indramayu, serta perwakilan Mahasiswa dan LSM daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan Kuliah Umum yang menghadirkan ratusan mahasiswa. Dalam rangka menjangkau seluruh elemen masyarakat, diadakan talk show di Radio Lokal (Radio Reks), wawancara dengan media cetak, serta kegiatan Diseminasi Informasi dengan menghadirkan ratusan peserta siswa SMA yang mewakili berbagai sekolah menengah di Garut bertempat di Universitas Garut.

“Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah dengan jumlah PMI yang cukup signifikan. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memahami upaya Indonesia dalam mendorong komitmen di ASEAN untuk memberikan perlindungan efektif yang bersifat mengikat bagi seluruh PMI tanpa membedakan status keimigrasiannya,  dan menghormati hak-hak fundamental PMI dan anggota keluarga pekerja migran, serta kewajiban negara pengirim dan penerima”, demikian disampaikan Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kemlu RI.

Pernyataan diatas ditegaskan pula oleh Freddy Panggabean, Direktur Kerja Sama Luar Negeri, BNP2TKI, dimana  isu PMI memberikan dampak pada seluruh segi kehidupan baik politik, ekonomi dan sosial budaya, sehingga perlindungan dan promosi hak-hak PMI mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemri.  

Konsultasi Publik mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak Pekerja Migran kepada pemangku kepentingan di Indonesia menjadi program kerja Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI setelah disepakatinya ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada KTT ASEAN ke-31, November 2017 di Manila. Konsultasi Publik ini diharapkan sekaligus dapat memberikan masukan substantif bagi draft Rencana Aksi yang tengah disusun oleh ASEAN sebagai implementasi dari Konsensus ASEAN dimaksud.

[Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN]