​Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan, dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional,

Para Duta Besar, Sesepuh serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, baik di Tanah Air maupun di luar negeri,

Pimpinan media massa, rekan-rekan wartawan, mahasiswa

Hadirin yang terhormat.

Selamat tahun baru 2021.

Wishing all of you a very happy and prosperous New Year.

May 202 be a healthier, more prosperous and peaceful year for all.

Untuk pertama kalinya, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri dilakukan secara virtual.

Pernyataan Pers Tahunan ini diikuti oleh 35 Perguruan Tinggi dan puluhan ribu pemirsa yang menggunakan berbagai platform digital.

Ibu Bapak yang saya hormati,

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi kita semua dan bagi dunia.

Namun kita perlu terus berikhtiar dan optimis.

Optimisme inilah yang harus terus kita perkuat memasuki tahun 2021.

Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kerja sama global untuk memperkokoh infrastruktur dan tata kelola kesehatan; ketahanan ekonomi dunia; dan memperkokoh multilateralisme serta mengesampingkan rivalitas.

Hadirin yang saya hormati,

Dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Agar dapat berkontribusi diplomasi Indonesia dituntut untuk Anticipative; Adaptive; dan Agile.

Refocussing prioritas diplomasi dilakukan selama pandemi.

Pertama, memperkuat pelindungan WNI.

Kedua, mendukung upaya mengatasi pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun dampak sosial ekonomi.

Ketiga, terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

Untuk pelindungan WNI, selama tahun 2020:

•    lebih dari 54.000 kasus telah ditangani, angka ini meningkat lebih dari 100 % dari tahun 2019;

•    lebih dari 172.000 WNI telah direpatriasi;

•    lebih dari setengah juta sembako telah diberikan;

•    lebih dari 2.400 WNI yang terpapar di luar negeri didampingi;

•    17 WNI telah dibebaskan dari hukuman mati;

•    4 sandera telah dibebaskan; dan

•    Rp. 103,8 miliar hak finansial WNI/PMI telah diperjuangkan.


Protection of our nationals goes beyond numbers.

Upaya pelindungan dilakukan sampai norm setting di tingkat global.

Atas inisiatif Indonesia, dan didukung 71 negara anggota PBB, pada 1 Desember 2020, Sidang Majelis Umum (SMU) PBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi mengenai anak buah kapal atau seafarers di masa pandemi.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk refocussing prioritas kedua, mendukung upaya penanganan pandemi dari aspek kesehatan.

Saya masih ingat bagaimana diplomasi bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostik dan terapeutik, terutama di awal pandemi.

Selain memenuhi kebutuhan jangka pendek, diplomasi juga bergerak mendukung ketahanan dan kemandirian nasional di bidang kesehatan.

Beberapa contoh, diplomasi bergerak sehingga sejumlah perusahaan Indonesia berhasil peroleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604 untuk bahan APD agar kedepan Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok APD dunia.

Diplomasi juga bergerak agar Indonesia dapat membangun kemandirian nasional untuk obat-obatan dan bahan baku obat.

Untuk vaksin, diplomasi terutama digerakkan untuk meratakan jalan dan membuka akses komitmen kerja sama vaksin, baik secara bilateral dengan berbagai pihak maupun melalui platform multilateral.

Prinsip vaksin sebagai public goods, akses setara, aman dan dengan harga terjangkau secara konsisten diusung Indonesia sejak awal pandemi.

Khusus melalui platform multilateral, Indonesia terus aktif mengamankan potensi perolehan vaksin hingga 20% penduduk melalui mekanisme COVAX-AMC dan Indonesia juga aktif berkontribusi untuk memperkuat ketersediaan vaksin melalui keanggotaan Indonesia dalam CEPI Investors Council serta potensi kemitraan Bio Farma dengan CEPI untuk manufacturing vaksin global.

Masih dalam konteks multilateral, komitmen ini juga telah diusung selama memegang keketuaan pada Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH) tahun 2020 dengan tema “Affordable Health Care for All”.

No one, no country, should be left behind.

Indonesia juga mendorong terbentuknya mekanisme ketahanan dan kesiapsiagaan kawasan dan global terutama untuk hadapi pandemi kedepan melalui:

•    Kesepakatan ASEAN mengenai berbagai mekanisme ketahanan kesehatan kawasan;

•    Mendorong reformasi WHO untuk perkuat sistem kesiapsiagaan global; dan

•    Di PBB, 3 resolusi terkait kesehatan/pandemi di inisiasi Indonesia yaitu: “Global Solidarity to fight COVID-19”; “Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All”; dan “International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19 pandemic to support global supply chains”

Sebagai Ketua Badan Sektor Kesehatan ASEAN periode 2020-2022, Indonesia akan terus memastikan implementasi berbagai kesepakatan ASEAN dalam merespon pandemi COVID-19.

Ibu Bapak yang saya hormati,

Masih di refocussing kedua dari sisi mendukung upaya pengelolaan dampak ekonomi, diplomasi telah berkontribusi untuk:

Pertama, mendorong aktivasi kembali ekonomi tanpa korbankan protokol kesehatan melalui Travel Corridor Arrangement (TCA) dengan PEA, Korea Selatan, RRT, Singapura dan kerangka ASEAN. Saat ini, perundingan TCA dengan Jepang masih berlangsung.

Sebagai catatan, saat ini sampai 14 Januari 2021, untuk sementara pembatasan masuknya WNA ke Indonesia terpaksa harus dilakukan. Sekali lagi, kebijakan ini sifatnya hanya sementera.


Kedua, mendukung persiapan pembukaan kembali pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara melalui dukungan the United Nations-World Tourism Organization (UNWTO).

Ketiga, perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui: mendorong implementasi IA-CEPA; mendorong ratifikasi RCEP, Indonesia-EFTA CEPA, IK-CEPA dan MoU to address the implementation of Non-Tariff Measures (NTM) on Essential Goods dalam Hanoi Plan of Action.

Keempat, memfasilitasi realisasi investasi termasuk perusahaan yang ingin mendiversifikasi lokasi investasinya ke Indonesia.

Kelima, memperkuat networking untuk menarik investasi termasuk melalui penyelenggaraan WEF Country Strategic Dialogue on Indonesia dengan CEO berbagai perusahaan di bidang manufaktur, industri kesehatan, farmasi, ekonomi digital dan energi terbarukan.

Keenam, menjaga dan memperdalam pasar tradisional Indonesia termasuk melalui perpanjangan fasilitas GSP dari Pemerintah AS.

Ketujuh, memperluas pasar non-tradisional Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Karibia melalui penyelenggaraan INALAC Forum ke-2.

Kedelapan, berkontribusi dalam penyusunan visi baru APEC untuk 20 tahun mendatang yang tercermin dalam Putrajaya Vision 2040.  

Sembilan, menarik dan mempromosikan investasi ke Indonesia yang semakin kondusif dengan berlakunya UU Cipta Kerja.

Sepuluh, menangani diskriminasi terhadap kelapa sawit antara lain melalui pembentukan Joint Working Group on all vegetables oils antara ASEAN-EU dan galang solidaritas negara produsen sawit.

Sebelas, memastikan keberlangsungan layanan komunikasi dan penguatan teknologi digital di tengah pandemi, melalui perpanjangan filing satelit Indonesia di Slot Orbit 113BT.

Hadirin yang saya hormati,

Kita masuk pada diplomasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia, refocussing prioritas nomor tiga.

Karakter utama diplomasi Indonesia adalah menjembatani berbagai perbedaan dan menjadi bagian dari solusi.

Karakter dan peran ini semakin diperlukan di tengah terus meningkatnya rivalitas bahkan selama pandemi.

Di ASEAN, Indonesia terus berupaya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN.

Atas inisiatif Indonesia, ASEAN kembali menegaskan prinsip Zone of Peace, Freedom and Neutrality dan Treaty of Amity and Cooperation yang tertuang dalam pernyataan para Menlu ASEAN 8 Agustus 2020.

Identitas ASEAN diperkokoh melalui prakarsa Indonesia mengenai pembentukan the Narrative of ASEAN Identity.

Untuk isu peacekeeping, Indonesia merupakan negara nomor 8 penyumbang peacekeepers terbesar di dunia.

Dari 2.828 peacekeepers Indonesia yang bertugas saat ini, 163 diantaranya perempuan bertugas di 8 misi PBB.

Indonesia berhasil memprakarsai Resolusi 2538 mengenai Women in Peacekeeping yang didukung oleh 97 negara. Ini menjadi resolusi pertama DK PBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

Dalam satu tahun ini, selain resolusi mengenai ABK, women in peacekeeping dan isu kesehatan global, Indonesia juga menginisiasi Resolusi lain di Majelis Umum PBB mengenai:

Ekonomi kreatif dan menjadikan tahun 2021 menjadi Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Bagi Pembangunan Berkelanjutan ”International Year of Creative Economy for Sustainable Development”.

Isu perempuan terus diarusutamakan dalam diplomasi Indonesia sepanjang 2020.

Di Dewan HAM, bersama Australia, Indonesia memprakarsai Joint Statement on Family Violence pada sesi Dewan HAM PBB, September 2020.

Diplomasi juga bergerak antara lain melalui penguatan peran perempuan dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi; pembentukan “Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network” dan pembentukan Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators.

“Investing in woman means investing in Peace”.

Ibu Bapak yang saya hormati,

Akhir Desember 2020, menandai berakhirnya keanggotaan Tidak Tetap Indonesia di DK PBB.

Keanggotaan Indonesia telah dijalankan secara optimal untuk perdamaian dan stabilitas dunia.

Dengan mengambil tema besar “Investing in Peace and Sustaining Peace” Indonesia terus memperkokoh karakter dan kepemimpinannya dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan untuk menghindari korban sipil di wilayah konflik; mengedepankan peran sebagai bridge builder; dan memegang teguh prinsip inklusifitas dan transparansi.

Di tengah berbagai macam tekanan, Indonesia mampu menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum internasional.

Hal ini juga dilakukan Indonesia untuk isu Palestina.

Di penghujung 2020, santer terdengar berita seolah Indonesia akan segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Saya ingin sampaikan kembali bahwa hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan berdasar parameter internasional yang telah disepakati.

During his phone call with President Abbas on 16 December 2020, President Jokowi stressed that Indonesia has no intentions to open up diplomatic relations with Israel.

Indonesia will continue to support the independence of Palestine based on two state-solution and UN Security Council Resolutions as well as internationally agreed parameters.

Untuk isu Afghanistan, Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong perundingan damai.

Indonesia hadir dalam Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban, di Doha 29 Februari 2020.

Saya bertemu dengan Presiden Ghani di Kabul tanggal 1 Maret 2020 dan meresmikan Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network.

Indonesia hadir saat dimulainya Afghanistan Peace Process, tanggal 12 September 2020.

Bahkan bersama negara Quint (Qatar, Norwegia, Jerman dan Uzbekistan) terus mendukung jalannya perundingan damai di Doha.

Sebagai co-penholder di DK PBB, bersama Jerman, Indonesia berhasil mengesahkan dua Resolusi UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan).

Terkait pengungsi Rohingya, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung sementara dua gelombang pengungsi Rohingya dengan jumlah total 396 orang.  

Indonesia berharap dengan selesainya Pemilu di Myanmar, komitmen penyelesaian akar masalah dan penciptaan kondisi kondusif di Rakhine State dapat dimulai kembali.

Myanmar adalah rumah bagi mereka dan dunia berharap mereka dapat pulang dengan sukarela, aman dan bermartabat.

Indonesia juga terus aktif dalam isu demokrasi.Ditengah pandemi, Bali Democracy Forum ke-13 diselenggarakan secara hybrid dengan tema:  Democracy and COVID-19 Pandemic.

BDF-13 tersebut dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman berbagai negara bagaimana mengelola pandemi dan nilai demokrasi secara simultan.

Di Dewan HAM, sudah satu tahun Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB. Bersama negara lain, Indonesia telah mengusung dua Resolusi Dewan HAM yaitu hak pekerja kaum muda; dan penguatan kerja sama teknis dalam pemajuan HAM.

Hadirin yang saya hormati,

Selain isu terkait refocussing prioritas, seperti yang telah saya sebutkan tadi, diplomasi juga terus bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Dengan berbagai keterbatasan, perundingan perbatasan terus dilakukan. Dalam 1 tahun terakhir, Indonesia telah melakukan perundingan, termasuk secara virtual dengan Viet Nam, Malaysia, dan Palau sebanyak 7 kali.

Kerja sama pembangunan juga terus digalakkan antara lain melalui Indonesia Aid atau Indo-Aid.

Sebagai mitra dekat Pasifik, Indonesia telah memberikan kontribusi hibah kepada Fiji, Solomon Islands, dan Timor Leste senilai lebih dari Rp. 30 miliar, termasuk terkait penanganan pandemi.

Hadirin yang saya hormati,

Saat ini, kita sudah berada di tahun 2021. Kita berharap, secara bertahap, pandemi covid-19 akan dapat teratasi. Ketersediaan beberapa vaksin menimbulkan optimisme baru. Namun, kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua Negara masih menjadi tantangan, terutama di kuartal pertama dan kedua 2021.

Vaksin juga menimbulkan harapan mulai terungkitnya kegiatan ekonomi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat mencapai 5,2%, bahkan untuk kawasan Asia mencapai sebesar 6,9%.

Disisi lain, kita masih melihat kekhawatiran berlanjutnya rivalitas antara negara besar. Jika tidak terdapat niatan negara-negara tersebut untuk mengurangi rivalitas dan lebih memajukan kerja sama maka upaya penanganan pandemi dan pertumbuhan ekonomi global dapat terhambat.

Diperlukan collective global leadership yang kuat.

Recover together, recover stronger, through collective global leadership.

Isu demokrasi, Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup diperkirakan akan semakin menjadi perhatian dunia. Digitalisasi akan banyak memberikan pengaruh pada aktivitas ekonomi kedepan.

Di saat yang sama, digitalisasi juga memberikan tantangan kejahatan cyber yang semakin meningkat dan peluang information infrastructure breakdown.

Hadirin yang terhormat,

Diplomasi Indonesia di tahun 2021 akan diprioritaskan pada:

Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security. Dengan fokus antara lain pada:

•    Realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral;

•    Penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan;

•    Penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan; dan

•    Penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang, baik di tingkat nasional, kawasan maupun global.

Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau/pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas, antara lain:

•    Mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA, penggunaan APEC Travel Card, dan kesepakatan TCA lainnya.

•    Mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia.

•    Perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi IK-CEPA; implementasi IA-CEPA; finalisasi IEU-CEPA dan Indonesia-Turkey CEPA on trade in goods; dimulainya perundingan PTA/FTA dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom; penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritius, Fiji dan PNG; perundingan FTA Indonesia-EAEU (Eurasian Economic Union); dan pembuatan Limited Trade Deal dengan AS.

•    Mendukung upaya Pemerintah membangun hilirisasi industri nasional yang memiliki nilai tambah seperti industri baterai lithium.

•    Melanjutkan rangkaian kerja sama dengan WEF dalam investasi dan kerja sama di industri spesifik melibatkan pemimpin bisnis global terkait.

•    Mengkonsolidasikan aset investasi Indonesia di luar negeri melalui penyelenggaraan “Indonesia Outbound Investment Dialogue 2021”.

•    Mulai aktif dalam Troika G-20 dibawah kepemimpinan Italia, mengingat Indonesia akan menjabat Presiden G-20 tahun 2022.

•    Memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM dengan tema “Inclusively Creative: A Global Recovery”, melalui penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE) ke-2, di Bali, Mei 2021; ASEAN creative economy business forum; Venture Capital Network bekerja sama dengan ASEAN Business Advisory Council (ABAC) dalam pengembangan talenta muda dan startup di ASEAN; International Conference on Digital Diplomacy; dan optimalisasi peran Indonesia sebagai partner country Hannover Messe.

•    Memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit.

•    Mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral, dengan pendekatan holistik, non-diskriminatif, adil, dan dalam konteks pencapaian SDGs.

•    Mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan hijau/ pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan showcase proyek berbasis green economy dengan negara mitra di paruh kedua tahun 2021.

Prioritas Ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI.

Perwakilan RI akan terus diperkuat infrastruktur pelindungan WNI, melalui antara lain pemberian dukungan anggaran pelindungan khususnya penanganan Covid; pembangunan Perwakilan Pelindungan Terpadu (PPT) sesuai mandat Permenlu 5 Tahun 2018; dan peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI.

Sistem pelindungan untuk ABK dari hulu hingga hilir juga akan ditingkatkan antara lain melalu pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention; MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan, dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.

Kita akan melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia dengan memperkuat data WNI yang akurat melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI. Integrated Data Operating Centre juga akan dibangun.  

Hadirin yang saya hormati,

Prioritas Keempat, terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia.

Untuk isu Women, Peace and Security (WPS), Regional Forum of Women Negotiators and Mediators bersamaan dengan First Meeting of Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators akan diselenggarakan.

Terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Comprehensive Need Assesment dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.

Indonesia akan terus berusaha agar terdapat kemajuan penyelesaian isu Rakhine State.

Indonesia juga akan terus memajukan kerja sama konkrit dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Sejalan dengan visi Pacific Elevation, Indonesia berencana menyelenggarakan Pacific Exposition kedua di Selandia Baru di paruh kedua tahun 2021.

Untuk kerja sama pembangunan, melalui Indo-Aid, Regional Partnership Strategy on Africa akan dibuat guna memperkuat kemitraan dengan kawasan Afrika dengan Indonesia.

Mengenai isu Palestina, Indonesia mengharapkan situasi kondusif akan tercipta mulai 2021. Diperlukan komitmen semua pihak agar dialog konstruktif, bahkan perundingan langsung dapat terjadi, dengan terus memperhatikan hukum internasional; Resolusi DK PBB terkait dan parameter internasional yang telah disepakati.

Dukungan terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya akan terus dilanjutkan.

Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam mendorong proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan. Dalam tiga tahun kedepan, Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar 5 juta dollar, dengan fokus pemajuan nilai-nilai Islam moderat dan penguatan peran perempuan di Afghanistan, termasuk melalui mekanisme kerja sama trilateral dengan negara mitra.

Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM, antara lain melalui:

•    penyampaian Universal Periodic Review (UPR) untuk ke-4 kalinya; proses menuju ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (CPED);

•    menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue;

•    pelaksanaan RANHAM generasi ke 5 dengan fokus percepatan pemajuan dan penghormatan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat; dan

•    pencalonan kembali sebagai anggota Dewan HAM pada periode 2024-2026.

Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan dengan mempersiapkan ketuan-rumahan Indonesia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022; menyelenggarakan pertemuan kedua Regional Conference on Humanitarian Assistance dan Regional Conference on Business and Human Rights.

Mulai tahun ini, Indonesia akan memulai keanggotaannya pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Beberapa prioritas Indonesia antara lain memajukan agenda pemulihan ekonomi dan ketahanan sosial; memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca pandemi dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pasca pandemi antara lain dengan mendorong mekanisme innovative blended financing.

Hadirin yang saya hormati,

Prioritas Kelima: diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

Untuk itu, kita akan memprioritaskan dua hal.

Pertama, meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim.

Untuk batas maritim, antara lain:

Dengan Malaysia, kita akan memformalkan hasil perundingan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan, selanjutnya akan memulai proses perundingan untuk segmen-segmen lainnya khususnya untuk batas ZEE;

Dengan Palau, memfinalisasi kesepakatan parsial pada segmen tertentu yang dicapai pada perundingan 2019-2020 untuk batas ZEE,

Dengan Filipina, akan dimulai perundingan batas landas kontinen. setelah tahun 2014 tuntas dengan batas ZEE, kedua pihak sepakat bahwa garis landas kontinen dan ZEE adalah dua rejim yang berbeda.

Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan ZEE yang tertunda karena pandemi.

Untuk batas darat, prioritas antara lain:

Dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik

Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 (dua) Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini tuntas.

Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum.

Kedua, memperkuat upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI.

Indonesia ingin mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip utama hubungan bersahabat antar negara di dunia yang didasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Internasional.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup, ijinkan saya sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya beberapa pegawai Kementerian Luar Negeri, Sdr. Abimanyu S. Nitikoesoemo, Sdr. Puspa Bangun Subekti dan Sdri. Berthalina Effendi akibat COVID-19 saat menjalankan tugas.

Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat dan staf di Pusat dan di Perwakilan atas dedikasi dan kerja tiada kenal lelah, khususnya di masa pandemi ini.

Apresiasi juga saya berikan kepada DPR-RI, khususnya Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun.

Saya ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip salah satu proklamator kita, Bung Hatta:

“Kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri.”

Inilah esensi politik luar negeri bebas aktif yang telah dan akan terus Indonesia lakukan.

Stay healthy, stay strong, stay united.

Terima kasih.

Selengkapnya Kementerian Luar Negeri