Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri pada tanggal 5 Oktober 2018 bertempat di Hotel Harris Vertu, Jakarta, telah mengadakan Pertemuan Koordinasi Setnas ASEAN-Indonesia. Pertemuan yang dihadiri 150 orang perwakilan dari Kementerian dan Lembaga tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil Pertemuan 51th ASEAN Ministerial Meeting and Related Meetings yang telah diselenggarakan pada tanggal 1 – 4 Agustus 2018 di Singapura.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Jose Tavares menyampaikan isu utama dalam Pertemuan 51th ASEAN Ministerial Meeting and Related Meetings yaitu:

  • Penghormatan HAM

Komitmen untuk mendukung dan memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM di kawasan. Dalam penghormatan HAM Indonesia dianggap lebih maju dibanding negara anggota ASEAN lainnya.

  • Protokol Traktat SEANWFZ

Belum ada kesepakatan perihal aksesi Negara Pemilik Senjata Nuklir atas Protokol Traktat SEANWFZ dalam aspek Prosedur Penandatanganan dan substansi protokol. Indonesia mendorong upaya mengintensifkan kembali konsultasi antara Negara Anggota ASEAN dengan Negara Pemilik Senjata Nuklir dan mengusulkan pertemuan dengan seluruh Sekretariat Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN) lainnya.

  • Konsep Indo-Pasifik

Konsep kerjasama ASEAN diarahkan pada konsep kerja sama Indo-Pasifik sebagai jawaban visioner ASEAN atas permasalahan di kawasan dan cara untuk memanfaatkan peluang kerja sama. Prinsip yang diusung mencakup dialog, keterbukaan, inklusifitas, penghormatan terhadap hukum internasional serta netralitas ASEAN. Konsep inilah yang akan diangkat dalam pertemuan East Asia Summit (EAS).

  • Rakhine State

Mendorong Myanmar untuk terus melibatkan ASEAN dalam penanganan masalah kemanusiaan di Rakhine State, termasuk AHA Centre dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Penyelesaian isu secara komprehensif dan berkesinambungan bukan hanya merupakan kepentingan Pemerintah Myanmar tetapi juga ASEAN.

  • Laut China Selatan

Menyambut baik disepakatinya single draft Code of Conduct (COC) negotiating text antara ASEAN – RRT. Perlunya ASEAN memiliki kesatuan posisi dalam negosiasi COC dan mempersiapkan strategi dalam bernegosiasi dengan RRT serta mendorong kerja sama maritim di kawasan. COC ini bukan hanya untuk kepentingan ASEAN - RRT saja tetapi untuk kepentingan diantara sesama negara ASEAN sendiri.

  • Semenanjung Korea

ASEAN menyambut baik perkembangan positif (hasil Inter-Korean Summit dan US-DPRK Summit) serta mendorong pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah dicapai. Diperlukan komitmen negara-negara untuk berkontribusi konstruktif atas proses perdamaian dan denuklirisasi.

  • Proteksionisme

Penolakan terhadap tren proteksionisme dan perang dagang di kawasan yang dikaitkan dengan pentingnya percepatan penyelesaian negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2018; Peningkatan perdagangan intra-kawasan ASEAN dan Percepatan pembentukan ASEAN Agreement on E-commerce.

  • Kelapa Sawit

Isu kelapa sawit telah diangkat pada Pertemuan ASEAN-EU. Indonesia menyampaikan concern terhadap hasil Trialogue Renewable Energy Directive (RED) II yang berpotensi menimbulkan kebijakan proteksionis terhadap kelapa sawit. Diskriminasi terkait kelapa sawit oleh pihak Uni Eropa perlu disikapi dengan lebih tegas oleh ASEAN.

  • Transboundary Haze Pollution

Ada peningkatan pengelolaan masalah asap lintas batas yang dilakukan oleh Indonesia.

Selanjutnya Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN memaparkan secara singkat tentang Penguatan Setnas ASEAN–Indonesia. Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia perlu dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna merumuskan langkah dan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil KTT ASEAN.

Saat ini sedang dilakukan revisi Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2012 terkait usulan Perubahan Struktur Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia. Kemudian, untuk penyusunan modul pendidikan dasar dan menengah dalam rangka diseminasi informasi kepada siswa Indonesia, saat ini sedang dilakukan oleh Setnas ASEAN-Indonesia bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul tersebut ditujukan untuk pengenalan ASEAN secara dini dan sistematis kepada siswa tingkat SD dan SMP, dan selanjutnya pada tingkat SMA.

[Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN]